OctaFX Indonesia : Home /Berita /Tidak Ada Mekanisme Pengadilan Dalam Membubarkan Organisasi Massa Bermasalah

Tidak Ada Mekanisme Pengadilan Dalam Membubarkan Organisasi Massa Bermasalah

Dengan mengeluarkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang nomor 2 (2017) tentang organisasi massa, Pejabat Negara Indonesia diberi wewenang untuk membubarkan organisasi massa, seperti Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), tanpa harus melalui mekanisme pengadilan.

Pejabat Negara akan dapat membubarkan setiap organisasi dengan mencabut izin yang akan dijalankan oleh badan-badan negara yang semula mengeluarkan izin.

Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan, Wiranto, mengatakan bahwa perubahan tersebut dilakukan karena pejabat yang menganggap UU Ormas sebelumnya tidak dapat mencegah organisasi menyebarkan ideologi yang bertentangan dengan ideologi negara.

Ini berarti bahwa badan yang mengeluarkan izin asli tersebut juga diberi wewenang untuk mencabut atau membatalkan izin organisasi yang diberikan kepada Kementerian Hak Asasi Manusia dan Hukum dan Kementerian Dalam Negeri.

“Kami akan memiliki dukungan hukum untuk bertindak bilamana ada organisasi massa yang jelas-jelas membahayakan ideologi negara tersebut dengan membantahnya,” kata Wiranto.

Meski tidak melalui mekanisme pengadilan, proses pembubaran organisasi harus melewati beberapa tahap.

HTI menganggap perppu sebagai bentuk arogansi pemerintah dan menyarankan bahwa dengan menghapus mekanisme pengadilan, pemerintah telah memilih untuk secara terbuka bertindak tidak adil.

Previous post:

Next post: