OctaFX Indonesia : Home /Berita /DPR: Penggunaan Bantuan Partai Politik Harus Memiliki Pedomannya

DPR: Penggunaan Bantuan Partai Politik Harus Memiliki Pedomannya

Kepala Fraksi Pemerintah di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Zainuddin Amali, mengemukakan bahwa peningkatan jumlah dana partai politik harus disertai dengan pedoman sendiri.

Zainuddin mengklaim bahwa pemerintah belum memberikan panduan penggunaan dana partai. “Itu bisa digunakan untuk apa saja jika tidak ada pedoman yang tersedia,” kata Zainuddin pada hari Senin, 10 Juli.

Dia menjelaskan bahwa dengan memiliki pedoman yang tepat akan membantu memperbaiki masalah tata kelola keuangan partai politik yang dapat dipertanggungjawabkan dalam bentuk audit.

Kurangnya pedoman tersebut membuat pemerintah Indonesia tidak bisa mengaudit sebuah partai politik.

Zainuddin berpendapat bahwa meningkatnya dana partai politik juga harus mencantumkan kewajiban manajemen partai politik dari tingkat kabupaten, kota, sampai ke pusatnya, seperti Laporan Manajemen Aset pejabat negara.

Diskusi tentang peningkatan dana partai politik sejajar dengan RUU UU Pemilu yang saat ini sedang dibahas.

Kementerian Dalam Negeri diharapkan mendanai 12 partai politik yang diperjuangkan pada Pemilu 2014 dengan jumlah yang mengejutkan Rp 124 miliar setiap tahunnya. Sebelumnya, pejabat negara hanya menyediakan bantuan partai politik Rp 13 miliar. Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo, mengatakan bahwa meningkatnya bantuan politik telah dibahas dalam RUU APBN tahun 2017 dan hanya masalah waktu sebelum Badan Anggaran DPR menyetujuinya.

Previous post:

Next post: